Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru saja menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk anggota DPRD periode 2024–2029, yang diadakan di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi Partai Perindo yang dianggapnya sangat segar dan progresif.
“Partai Muda dengan Kesadaran Publik Tinggi”
Bima Arya menilai bahwa bila dibandingkan dengan partai-partai yang sudah mapan, Perindo hadir dengan citra yang lebih muda dan memiliki kepedulian publik yang tinggi. “Perindo ini terbilang muda… tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.
Semangat Kolaborasi
Lebih lanjut, Wamendagri menyampaikan bahwa Perindo saat ini banyak diisi oleh tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme, termasuk mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, hal ini menjadi contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!
Kritik Konstruktif untuk Mencegah Penyimpangan Pejabat
Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD dengan kader dari Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan berhenti di kantong pejabat… DPRD lah yang bisa mengawal hal ini secara konsisten.”
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD harus berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah “tidak berada di jalur yang benar”.
Kunci: Kolaborasi Eksekutif & Legislatif
Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah—pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara masif—akan tercapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. Diharapkan bahwa DPRD dari Perindo menjadi ujung tombak kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA
Intisari Cepat
| Poin Utama | Ringkasan |
| Partainya | Partai muda dengan tingkat kesadaran publik yang tinggi |
| Anggota Perindo | Aktivis muda dari berbagai sektor—mahasiswa, media, sosial, disabilitas |
| Peran DPRD | Harus mengawal penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah bila perlu |
| Target Nasional | Sinergi legislasi-eksekutif untuk memacu pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan |